Kabarmedianews.com – Pekanbaru – Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Riau pada Rabu, 27 November 2024, menjadi perhatian serius bagi Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI) Riau. Partisipasi pemilih yang hanya mencapai sekitar 61%, jauh dari target KPU Riau sebesar 80%, dinilai sebagai indikasi menurunnya minat masyarakat dalam menentukan hak pilih mereka.
Dalam diskusi bersama pengurus PPI di Soerabi Bandung Enhaii, Pekanbaru, Witra Yeni, S.IP., M.Si, selaku Koordinator Partisipasi Masyarakat PPI Riau, menegaskan pentingnya mengevaluasi kondisi ini. “Partisipasi rendah ini menunjukkan ada tantangan besar yang perlu diatasi bersama, baik oleh penyelenggara pemilu, partai politik, maupun masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Diskusi tersebut juga dihadiri oleh Fitri Heriyanti, Koordinator Sosialisasi PPI Riau, yang menekankan bahwa rendahnya partisipasi pemilih tidak memengaruhi sah atau tidaknya pasangan calon terpilih. “Secara regulasi, partisipasi pemilih tidak menjadi syarat penentuan pasangan calon terpilih. Namun, secara politis, partisipasi merupakan barometer legitimasi calon terpilih,” ungkapnya.
Khaidir, S.IP, mantan Ketua Bawaslu Pelalawan, menambahkan bahwa partisipasi pemilih mencerminkan efektivitas sosialisasi dan legitimasi kandidat. “Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa sosialisasi perlu diperbaiki, khususnya kepada pemilih pemula yang seringkali terabaikan,” ujarnya.
Diskusi ini mengidentifikasi beberapa penyebab utama rendahnya partisipasi, di antaranya:
1. Dekatnya waktu Pemilu 14 Februari 2024 dengan Pilkada 27 November 2024 menyebabkan kejenuhan pemilih.
2. Dominasi aktor politik tertentu dan kawin paksa antar pasangan calon membuat masyarakat kurang menerima kandidat.
3. Pengawasan yang kurang maksimal dari Bawaslu, sehingga muncul istilah “macan ompong”.
4. Sosialisasi minim pada pemilih pemula, terutama di kalangan mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki KTP elektronik.
5. Restrukturisasi TPS yang mengakibatkan jarak ke TPS lebih jauh, serta kurangnya distribusi formulir C-pemberitahuan.
Hasan, Koordinator Umum PPI Riau, mendesak perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada. “Rendahnya partisipasi ini harus menjadi cambuk bagi kita semua, terutama bagi KPU dan Bawaslu untuk meningkatkan sosialisasi dan pelayanan pada pemilu mendatang,” tegasnya.
Lebih memprihatinkan lagi, partisipasi di Kota Pekanbaru turun drastis dari 62,20% pada 2018 menjadi hanya 46,02% pada 2024, padahal Pekanbaru dianggap sebagai barometer demokrasi di Riau.
Sriyanto, S.Hut, mantan anggota Bawaslu Siak, menolak menjadikan cuaca sebagai alasan penurunan partisipasi. “Pada Pilkada 2020, kita bahkan menghadapi hujan dan banjir di banyak daerah, tetapi partisipasi justru meningkat. Jadi, ini bukan soal alam, tapi lebih kepada kinerja penyelenggara pemilu,” pungkasnya.
Rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada 2024 menjadi pekerjaan rumah besar bagi penyelenggara pemilu dan semua pihak terkait. Diharapkan, evaluasi serius dapat menghasilkan solusi konkret demi meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu mendatang.(***)
