Padang | Komitmen H. Rony Mulyadi, SE Dt. Bungsu, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI, kembali terlihat jelas ketika ia mendampingi Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, berkoordinasi ke Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat. Agenda ini secara khusus membahas percepatan penanganan infrastruktur yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Bagi Rony, kejelasan kewenangan menjadi kunci agar pembangunan tidak tumpang tindih. Setiap usulan harus ditempatkan pada jalur yang tepat, sehingga bisa direncanakan, dianggarkan, dan dikerjakan dengan efektif. “Kalau itu kewenangan provinsi, maka harus kita dorong di provinsi. Jangan ada lagi program yang berhenti hanya karena salah penempatan,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Rony memaparkan sejumlah catatan lapangan mengenai kondisi jalan provinsi, jembatan penghubung wilayah, hingga titik rawan yang membutuhkan perbaikan segera. Banyak di antaranya merupakan jalur vital bagi ekonomi masyarakat, distribusi barang, serta akses menuju layanan publik.
Ia menekankan bahwa infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi urusan hajat hidup orang banyak. “Jalan yang rusak itu bukan hanya soal estetika. Di sana ada petani, pelajar, pedagang, dan tenaga kesehatan yang menggantungkan aktivitasnya. Karena itu, kita ingin penanganan yang lebih cepat dan terukur,” ujarnya.
Pembahasan bersama BMCKTR meliputi peningkatan kualitas ruas jalan provinsi, perbaikan jembatan utama, penguatan drainase di titik banjir, serta penataan kawasan yang membutuhkan intervensi provinsi. Semua dipetakan dalam skala prioritas agar sesuai kemampuan anggaran.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, memberikan apresiasi atas peran Rony yang terus mengawal dari sisi legislatif provinsi. Menurutnya, sinergi ini membuat komunikasi lintas pemerintah menjadi lebih efektif dan jelas arah penanganannya.
Tidak hanya memaparkan, Rony juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan. “Kita tidak mau hanya menyampaikan dan selesai. Setiap usulan akan kita ikuti prosesnya, dari perencanaan sampai realisasi. Tugas kami memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” katanya.
Pertemuan berlangsung dinamis dan penuh diskusi. Beberapa kali, Rony menyampaikan contoh konkret dari hasil kunjungan lapangan, sehingga setiap persoalan terasa nyata dan tidak hanya berhenti pada angka dan laporan tertulis.
Turut hadir Bro Varel Oriano dan Ibu Zaksai yang ikut memberikan dukungan. Kebersamaan ini menunjukkan bahwa percepatan pembangunan membutuhkan kerja bersama, saling menopang, serta saling menguatkan.
Di akhir pertemuan, BMCKTR menampung seluruh masukan yang disampaikan dan memastikan, setiap usulan yang menjadi kewenangan provinsi akan dipelajari secara teknis lalu disesuaikan dengan perencanaan dan tahapan anggaran.
Usai agenda, Rony menegaskan kembali komitmennya. “Ini bukan soal popularitas. Ini soal tanggung jawab. Selama saya dipercaya masyarakat, saya akan terus berdiri untuk memperjuangkan kebutuhan mereka,” ujarnya.
Melalui langkah yang sistematis dan terarah, Rony berharap pembangunan infrastruktur kewenangan provinsi di wilayah Dapil VI dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
#RonyMulyadi
#KerjaNyata
