KMN, Batusangkar, Tanah Datar | Pemerintah Kabupaten Tanah Datar resmi menutup masa tanggap darurat bencana alam banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Selanjutnya, daerah ini memasuki masa transisi darurat pemulihan pascabencana yang ditetapkan hingga akhir Juli 2026 mendatang.
Penetapan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra, S.E., M.M. saat rapat evaluasi sekaligus penutupan masa tanggap darurat bencana alam, Sabtu malam (27/12/2025), di Gedung Indo Jolito, Batusangkar.
“Bapak, Ibuk semua yang hadir, termasuk Bapak Wakil Bupati Ahmad Fadly, Ketua DPRD Bapak Anton Yondra, Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Forkopimda, serta seluruh pihak terkait. Setelah diskusi yang cukup panjang malam ini, kita mengambil kesimpulan bahwa untuk tujuh bulan ke depan, Pemerintah Daerah menetapkan masuk masa transisi darurat pemulihan pascabencana. Terhitung mulai besok, 28 Desember hingga akhir Juli 2026,” ujar Bupati Eka Putra.
Bupati Eka Putra juga menyampaikan bahwa sejak masa tanggap darurat pertama, kedua, hingga perpanjangan ketiga, pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, PMI, hingga relawan dan donatur, telah bekerja maksimal melayani masyarakat terdampak bencana.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, baik TNI, Polri, donatur, relawan, dan semua unsur yang telah membantu masyarakat kita. Atas nama pemerintah daerah dan pribadi, saya juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, khususnya dalam koordinasi,” ucapnya.
Terkait Hunian Sementara (Huntara), Bupati Eka Putra menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengusulkan sebanyak 555 unit. Namun, setelah proses verifikasi, hanya 129 unit yang dinyatakan lolos, dengan mempertimbangkan kesiapan dan ketersediaan lahan yang disiapkan oleh nagari terdampak.
“Hingga saat ini progres pembangunan Huntara sudah mencapai sekitar 40 persen. Pekerjaan telah dimulai di Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, dan selanjutnya akan berlanjut ke Kecamatan Batipuh Selatan,” jelasnya.
Sementara untuk Hunian Tetap (Huntap), Bupati menegaskan prosesnya akan dipercepat dengan prioritas bagi warga yang rumahnya hanyut, hancur, atau tertimbun material banjir bandang. Berdasarkan data Dinas Perkim LH, tercatat sebanyak 34 unit rumah mengalami kerusakan berat hingga hancur.
Mengenai kondisi pengungsi, Bupati Eka Putra menyampaikan bahwa sebagian besar telah kembali ke rumah keluarga atau ke rumah masing-masing yang telah dibersihkan, seiring kondisi yang mulai membaik.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra turut menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak dalam penanganan pascabencana di Tanah Datar.
“Alhamdulillah, kita sangat mengapresiasi penanganan pascabencana di Tanah Datar. Terlihat sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, serta seluruh unsur terkait dalam menghadapi dan mengatasi bencana ini bersama-sama,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Tanah Datar dr. Ermon Reflin melaporkan bahwa jumlah pengungsi terus mengalami penurunan. Dari awalnya hampir 6.000 jiwa, kini tersisa sebanyak 413 jiwa yang tersebar di dua kecamatan dan sebagian besar telah dalam kondisi mandiri.
Nano Bojes
