Batipuh, Tanah Datar | Angin pagi di Jorong Padang Kunyik, Nagari Bungo Tanjung, belum kering dari bau tanah basah saat rombongan besar memasuki kawasan yang tengah menata harapan baru. Di titik inilah Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly berdiri paling depan mendampingi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau kesiapan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) untuk warga terdampak bencana hidrometeorologi, Jumat (19/12/2025).
Rombongan pemerintah pusat itu tidak datang sendirian. Tampak Sekretaris Utama BNPB Rustian, Dandim 0307 Tanah Datar, Kapolres Padang Panjang, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ten Feri, Kalaksa BPBD Ermon Revlin, sejumlah kepala dinas, camat, wali nagari, dan OPD terkait. Namun sorotan utama hari itu tertuju kepada Fadly, pejabat daerah yang dalam beberapa pekan terakhir bergerak tanpa jeda mengawal penanganan bencana.
Di tengah kerumunan, Kepala BNPB Suharyanto menegaskan bahwa pembangunan Huntara adalah intervensi cepat negara agar masyarakat yang kehilangan rumah tidak menggantungkan hidup di lokasi evakuasi terlalu lama.
“Pasca bencana, terdapat masyarakat terdampak yang rumahnya rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, atau berada di zona merah. Pemerintah hadir dengan membangun Huntara sebagai tempat tinggal sementara sampai Hunian Tetap selesai dibangun,” kata Suharyanto.
Penegasan itu bukan hanya janji. Pemerintah juga memastikan bantuan biaya hidup sebesar Rp600 ribu per rumah per bulan untuk warga penghuni Huntara, hingga Hunian Tetap (Huntap) benar-benar rampung. Di luar itu, bagi kategori rusak sedang dan ringan, pemerintah menyalurkan dukungan Rp30 juta dan Rp15 juta dalam dua tahap.
Fadly yang sejak awal menanyakan progres teknis dan kesiapan lahan, menegaskan kembali alasan utama kunjungan ini — memastikan kesiapan daerah sebelum proses pembangunan dimulai. Ia tidak ingin masyarakat kembali dihantui ketidakpastian.
“Tadi Pak Kepala BNPB melihat langsung dan memastikan kesiapan kita. Untuk tahap awal di Jorong Padang Kunyik direncanakan pembangunan sebanyak 23 unit Huntara,” ujar Fadly.
Pernyataan itu menjadi titik optimisme tersendiri. Terlebih, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah mengajukan total kebutuhan 554 unit Huntara agar seluruh kepala keluarga terdampak bisa mendapatkan ruang hidup yang aman, bersih, dan jelas statusnya. Bagi warga yang rumahnya rata dengan tanah atau masuk zona merah, angka ini adalah harapan konkret.
Fadly menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bekerja sendirian. Sejak hari pertama banjir dan longsor melanda, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terus berjalan. Tidak ada ruang kosong antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.
“Kita telah mengajukan kebutuhan sebanyak 554 unit Huntara. Pemerintah daerah terus berjuang agar masyarakat terdampak bencana bisa segera menempati hunian yang lebih layak dan aman. Insya Allah Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten akan terus hadir bersama rakyat,” ungkapnya.
Selepas meninjau lahan yang akan diratakan untuk tahap awal konstruksi, rombongan bergerak menuju lokasi pengungsian untuk berdialog langsung dengan warga. Di sana, Fadly kembali menjadi figur yang dicari—menjawab pertanyaan, menenangkan warga, dan memastikan bahwa bantuan tidak berhenti di atas kertas.
Hari itu, Padang Kunyik bukan sekadar lokasi inspeksi. Ia adalah simbol kerja cepat, koordinasi, dan kehadiran nyata pemerintah. Dan di barisan terdepan, Wakil Bupati Ahmad Fadly menunjukkan bahwa empati dan kontrol lapangan harus berjalan berdampingan.
Catatan Redaksi: Pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk mempercepat pembangunan Huntara dan terus memperbarui data kebutuhan warga terdampak agar tidak terjadi kesalahan sasaran bantuan.
Nano Bojes
