Sungai Jambu, Tanah Datar | Langit pagi di Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, menjadi saksi dimulainya harapan baru bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Ground breaking pembangunan Sabo Dam resmi dilaksanakan oleh Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo, Selasa (3/3/2026), sebagai langkah konkret pengendalian bencana pascagalodo yang melanda wilayah tersebut.
Bencana banjir bandang dan galodo akibat erupsi Gunung Marapi pada 11 Mei 2024 lalu telah memporak-porandakan sejumlah kawasan di Tanah Datar. Luapan sungai yang berhulu dari gunung tersebut merusak rumah warga, sekolah, jembatan, hingga infrastruktur vital lainnya, meninggalkan trauma mendalam sekaligus tantangan besar bagi pemerintah daerah.
Berangkat dari kondisi itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkolaborasi membangun Sabo Dam sebagai sistem pengendali lahar dan sedimen guna meminimalisir risiko bencana serupa di masa depan.
Pembangunan tahap I direncanakan berlangsung pada 2025 hingga 2027. Untuk Kabupaten Tanah Datar, akan dibangun 5 unit Sabo Dam, yakni 3 unit di Batang/Sungai Malana, 2 unit di Batang/Sungai Anai, serta 1 unit Series River Training Works di Sungai Batang Pagu-pagu, Kecamatan X Koto. Sementara di Kabupaten Agam direncanakan 3 unit di Batang/Sungai Katik.
Proyek ini dilaksanakan oleh Kontraktor Subuh Berkah KSO dengan total anggaran sebesar Rp249,8 miliar, yang dibagi dalam tiga tahun pelaksanaan dengan durasi 739 hari kalender. Peletakan batu pertama menjadi penanda dimulainya pekerjaan fisik yang telah lama dinantikan masyarakat terdampak.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dimulainya pembangunan tersebut. Ia menyebut dari 40 usulan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, enam Sabo Dam akhirnya disetujui oleh Pemerintah Pusat.
“Atas nama masyarakat Tanah Datar, kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI melalui Kementerian PU yang dipimpin Pak Dody Hanggodo, serta dukungan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Pak Andre Rosiade dan anggota DPR RI Komisi V Pak Zigo Rolanda,” ujarnya.
Eka Putra juga meminta seluruh OPD, camat, wali nagari, serta masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses pembangunan agar berjalan lancar dan selesai sesuai jadwal. Menurutnya, dukungan semua pihak menjadi kunci agar manfaat Sabo Dam dapat segera dirasakan.
Ia juga berharap Pemerintah Pusat dan Provinsi dapat mempercepat perbaikan ruas jalan provinsi dan nasional yang rusak di wilayah Tanah Datar, serta merealisasikan usulan tambahan pembangunan Sabo Dam di beberapa titik rawan bencana lainnya, termasuk kawasan Malalo.
Anggota DPR RI, Zigo Rolanda, menegaskan bahwa percepatan pembangunan kembali infrastruktur pascabencana 2024 dan 2025 menjadi perhatian Presiden. Ia mengajak masyarakat mendukung penuh proses pembangunan agar berjalan tanpa hambatan.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengapresiasi kegigihan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memperjuangkan berbagai program pembangunan ke Pemerintah Pusat. Ia menilai komunikasi aktif dan konsisten menjadi faktor penting terealisasinya sejumlah proyek strategis tersebut.
Dalam sambutannya, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud tanggung jawab negara dalam mengurangi risiko bencana. Sesuai arahan Presiden, Kementerian PU membangun Sabo Dam sebagai langkah konkret perlindungan masyarakat dari ancaman banjir dan sedimen.
Ia menyebutkan, secara keseluruhan direncanakan 56 unit Sabo Dam di Sumatera Barat yang berhulu ke Gunung Marapi. Pada tahap awal ini, terdapat 8 unit Sabo Dam dan 1 unit Series River Training Works yang akan dibangun, dengan kapasitas tampung sedimen diperkirakan mencapai 440 meter kubik.
Menutup rangkaian kegiatan, Menteri Dody berharap dukungan penuh pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam pembebasan lahan. Ia menekankan bahwa selain untuk mitigasi bencana, keberadaan Sabo Dam juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal dan ketahanan pangan masyarakat sekitar.
NB
